Inggris Operasikan Stasiun Penyadap Komunikasi di Timur Tengah

Inggris dikabarkan memiliki stasiun pemantau rahasia di Timur Tengah. Stasiun itu bertugas menyadap berbagai percakapan telepon, surel (email), dan lalu lintas Internet untuk kemudian dibagi ke sesama lembaga intelijen di AS.

Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh harian Inggris, The Independent, edisi Jumat ini, ungkap kantor berita Reuters. Stasiun itu merupakan bagian dari proyek penyadapan global berbiaya 1 miliar pound sterling (sekitar Rp16,8 triliun) yang dijalankan pemerintah Inggris untuk menyadap komunikasi digital, demikian laporan surat kabar tersebut.

Laporan Independent itu bersumber dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dia sejak Juni lalu menjadi buronan AS atas kasus spionase dan pencurian data pemerintah dan kini tinggal di Rusia setelah mendapat suaka politik dari pemerintah setempat.

Aksi Snowden yang membocorkan dokumen-dokumen rahasia itu telah membuat tegang hubungan AS dengan Rusia, serta membuat curiga para sekutu Amerika di Eropa. Di Inggris, para staf Perdana Menteri David Cameron menuntut harian The Guardian, surat kabar pertama yang mendapat bocoran dari Snowden, agar menyerahkan dokumen rahasia itu.

Selain Guardian, kini Independent mendapat bocoran dari Snowden. Menurut informasi itu, stasiun pemantau milik Inggris telah menyadap kabel-kabel serat-optik bawah laut yang membentang ke Timur Tengah. Dari situlah segala percakapan telepon dan digital di Timur Tengah bisa diterima.

Data yang dihimpun stasiun itu, yang letaknya tidak diungkapkan Independent, kemudian dikirim ke lembaga intelijen Inggris spesialis penyadapan komunikasi GCHQ di Kota Cheltenham. Informasi-informasi itu kemudian dibagi ke lembaga kolega di Amerika, NSA.    

Badan-badan intelijen negara-negara Barat diketahui intensif meningkatkan operasi pemantauan mereka atas komunikasi di Timur Tengah setelah serangan teror yang menghantam AS pada 11 September 2001.

Stasiun pemantau Inggris di Timur Tengah dibentuk saat Menteri Luar Negerinya dijabat David Miliband selama 2007-2010. Kementerian Luar Negeri Inggris menolak memastikan kabar bocoran itu, sedangkan juru bicara GCHQ tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Sumber